Ketua Kadin Aceh Utara, Abdul Mukti Umar (kiri), Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Kadin Aceh Utara Nazaruddin,SH (kanan) (Foto: Istimewa)
Sudah saatnya penyelenggara negara mengambil sikap tegas
Aceh Utara, Acehinspirasi.com l Berlarut larut penyelesaian bendungan Krueng Pase pasca diputuskan kontrak dengan PT Rudi Jaya karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang telah menyebabkan keadaan petani di 8 Kecamatan Aceh Utara, dengan luas.lahan pertanian 8.000 Ha semakin menderita, akibat krisis air persawahan.
Kondisi ini tentunya sangat rawan terhadap dampak ekonomi rakyat yang bergantung hidup pada pertanian sawah, mengingat persoalan ini pasca ambruknya bendungan, akibat banjir yang dulu sudah berlangsung selama 3 tahun, bukan tidak mungkin ada diantara masyarakat kita yang mengalami masalah-masalah yang mendasar di bidang kebutuhan pangan dalam hidupnya.
Dengan demikian keadaan Force Majeure harus disikapi dengan langkah, dan kini saatnya pemerintah untuk mengambil sikap tegas,”ungkap Abdul Mukti Umar, Ketua Kadin Aceh Utara, Rabu (19/07/2023).
Sementara Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Kadin Aceh Utara Nazaruddin,SH yang juga diminta tanggapannya mengatakan, Pemerintah harus mengambil langkah konkrit terhadap masalah ini, dikarenakan ini menyamgkut hajat hidup rakyat banyak, tidak perlu terlalu terikat dengan mekanisme sistem anggaran, Ini kan masuk Force Majeure.
Lanjutan pembangunan bendungan tersebut harus disegerakan, dan menjadi skala prioritas, apa kita harus menunggu petani 8 kecamatan kelaparan, atau ekonomi keluarganya bangkrut dulu, anak-anaknya terlantar, tidak ada lagi biaya sekolah atau kuliah, baru di cari jalan keluarnya.
