Sementara dari segi lain isi surat tersebut sebagian telah ditindak lanjuti oleh inspektorat. Yang mengacu kepada PP.no.12 tahun 2017, tentang pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah , dengan mengirim surat kepada Camat untuk mediasi pembayaran dana Bumg 97 juta dan uang pelatihan mayit 20 juta kepada mantan geuchik demikian disampaikan oleh (za)
Sebagaimana diketahui Pilkades Keude Blangjruen yang dulu sempat tertunda karena PPKM. namun pada saat masa PPKM berakhir sempat tertunda lagi berhubung adanya mantan geuchik menxalonkan diri kedua kali sebagai bacalon namun tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan desa selama priode 2018 sampai 2020 dengan dugaan indikasi penyalahgunaan wewenang ( korupsi ), indikasi penggelapan dan indikasi pemalsuan. Yang sebagian telah ditindak lanjuti dengan surat ispektorat nomor700/427, tanggal 16 Agustus 2021 untuk membayar uang BUMG tahun 2020 senilai 97 juta dan uang pelatihan mayit 20 juta, namun sebagiannya lagi belum diribdak lanjuti terkait audit beberapa pekerjaan fisik, 2018 yang diselesaikan dengan dugaan makeup anggaran 2019 dan fiktif apbdes P 2020 meskipun surat Tuha Peut telah dikirim dari tanggal 18 Mei 2021 Tahun 2021
Terkait masalah ini sebelumnya media gemantara.news tanggal 17 Mei 2021 pernah mengangkat isue ini dengan judul “Diduga mantan Kepala Desa Keude Blangjruen menggunakan dana desa untuk kebutuhan pribadi.
Sementara seorang warga lain inisial (SP) yang diminta tanggapannya merasa sangat kecewa karena memandang kisruh didesa akan terus berlanjut tanpa upaya hukum yang tegas. Padahal bukti bukti awal sudah cukup jelas. Misalnya terkait dugaan penggelapan dana kas desa hasil jual tanah desa dan sewa ruko senilai 70 meskipun telah dilapor ke pihak berwajib namun sampai sekarang belum ada realisasinya.
