Kurniawan menilai penyidik perlu menelusuri apakah pengumpulan informasi tersebut memiliki tujuan yang sah atau justru berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, perlindungan jabatan, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Namun, dugaan mengenai motif tersebut harus dibuktikan melalui penyidikan dan tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum ditemukan alat bukti yang memadai.
Ketiga, kemungkinan gangguan terhadap efektivitas pemerintahan.
Kurniawan menggunakan perspektif teori keruntuhan demokrasi Juan Linz untuk menjelaskan bahwa stabilitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada kekuatan institusi formal, tetapi juga pada kepercayaan, loyalitas kelembagaan, dan efektivitas hubungan antarlembaga negara.
Jika komunikasi pemerintahan benar-benar terganggu akibat praktik pengawasan ilegal, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan serius bagi tata kelola pemerintahan.
Dalam konteks ini, istilah kudeta tanpa tank digunakan sebagai metafora akademis untuk menggambarkan kemungkinan pelemahan pemerintahan melalui penguasaan informasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi kudeta.
Keempat, kemungkinan kepentingan ekonomi-politik. Jika dugaan penyadapan terhadap kalangan pengusaha terbukti, penyidik juga perlu menelusuri apakah informasi yang diperoleh berkaitan dengan kepentingan bisnis, kebijakan ekonomi, atau relasi kekuasaan tertentu.
Perspektif state capture dari Hellman dan Kaufmann dapat digunakan untuk menganalisis risiko ketika kepentingan privat berpotensi memengaruhi keputusan dan institusi negara.
