Peliknya kasus TPPU tidak hanya terjadi dibidang transaksi di lembaga keuangan tapi dapat saja terjadi secara manual sistem seperti jual beli tunai ( cast money ) pertukaran dengan barang berharga lainnya seperti emas.berlian permata sehingga lepas dari pantauan transaksi lembaga keuangan seperti pembelian saham . tranfer bank atau tranfer lintas negara.
TPPU Dalam Perseroan Terbatas
Dalam perseroan terbatas misalnya praktek pencucian uang bisa saja terjadi akibat penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan. Dengan kewenangan yang dimiliki sesuai jabatan yang di emban dalam perusahaan kadangkala secara masif oknum diperusahaan melakukan upaya- upaya penggelapan penipuan pelanggan, yang berimplikasi merugikan perusahaan para pemegang saham maupun konsumen.
Kasus ini tentunya dapat kita lihat seperti yang menimpa PT. PLM dimana mahkamah konsitisi sempat memeriksa perkara aquo dalam hal kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan apakah harus membuktikan dulu tindak pidana asal atau TPPU dapat benjalan sendiri tanpa harus menunggu pembuktian tindak pidana asalnya atau dapat
dijalankan secara berbarengan . ( MK. Nomor.90/PUU-XIII/2015 ).
MK dalam putusannya menolak seluruh gugatan pemohon yang menguji pasal 69 UU no. 8 tahun 2010 yang berbunyi .untuk dapat dilakukan penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal.
Dengan demikian dapat kita pahami bahwa TPPU walau terjadi nya dari hasil tindak pidana ganda. Namun dalam proses penyidikan. Penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dapat berjalan sendiri sendiri atau berbarengan dengan proses tindak pidana asal.
