Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut semakin menguatkan dan memperjelas APH dalam mengungkap dan memberi kepastian hukum terhadap kasus TPPU. Ini tentunya sekaligus menjadi harapan baru bagi pencari keadilan yang merasa dirugikan.
Dalam perseroan terbatas TPPU bisa saja terjadi dalam bentuk pidana asal penipuan dan penggelapan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi APH karena menyentuk sektor sektor publik.
Kita misalkan saja seperti kasus yang baru saja dilaporkan ke Polres Lhokseumawe oleh seorang pemegang saham sekaligus direktur Utama PT. CBB. meskipun kasus ini masih baru dilaporkan . Dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah ( Presumtion of innocent ) Namun sesuai berita yang beredar kasus ini kelihatan memiliki keunikan tersendiri. dimana dugaan pelaku utama dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 2020.
Pertanyaan besar nya adalah apakah kasus penggelapan dalam Jabatan dan TPPU akan hapus karena pelakunya telah meninggal .seperti yang disebut dalam pasal 77 KUHP. ? lalu kenapa pelapor yang didampingi kuasa hukumnya justru melaporkan ahli waris pelaku ptama.?
Sebagaimana disampaikan diatas bahwa TPPU dapat berjalan sendiri sendiri tanpa harus menunggu pembuktian pidana asal. Hal ini dapat kita.lihat dalam pasal 69.UU.8 tahun 2010.
Ketentuan ini juga didukung oleh pendapat beberapa ahli. Seperti Nyoman Serikat Putra Jaya ( pakar hukum dari Universitas Diponogoro ) dan Komariah pada sidang uji materi pasal 69 UU. No. 8 tahun 2010.di Mahkamah Konsitusi.
